Bekasi (21/2) WCT News – Gelombang pembelian massal unit pickup impor dari India untuk keperluan koperasi pedagang dan desa (Kopdes) telah memicu gelombang kekhawatiran dan amarah di kalangan pelaku industri otomotif nasional. Fenomena ini, yang digambarkan sebagai “pembantaian industri lokal”, mendapat sorotan tajam dari Ketua Umum PP SPAMK FSPMI, Khairul Bakhri, yang berbasis di Bekasi. Pernyataan tegasnya, “Menolak tegas dan meminta diusut tuntas bila ada indikasi mafia impor bermain.

Bagaimanapun hitung hitungan ekonomi tak hanya sebatas otak tapi nurani dan dampak luasnya bagi perekonomian,” menjadi representasi kegelisahan mendalam akan masa depan manufaktur otomotif Tanah Air.Investigasi mendalam WCT News menemukan bahwa narasi “harga murah” seringkali menjadi justifikasi utama di balik keputusan Kopdes untuk mengimpor kendaraan ini. Namun, para analis industri dan serikat pekerja berpendapat bahwa narasi ini dangkal dan mengabaikan biaya sosial serta ekonomi jangka panjang yang jauh lebih besar.

Sebuah sumber internal dari salah satu pabrikan otomotif di Karawang, yang meminta identitasnya dirahasiakan, mengungkapkan, “Kami telah berinvestasi triliunan rupiah untuk membangun fasilitas produksi, menyerap ribuan tenaga kerja, dan mengembangkan rantai pasok lokal. Keputusan untuk mengimpor dalam skala besar ini seperti menampar muka kami sendiri.”Ironis, mengingat Indonesia memiliki basis produksi kendaraan niaga ringan yang kuat, dengan beberapa merek lokal dan global yang telah berkomitmen untuk memproduksi di dalam negeri dengan tingkat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang terus meningkat.Khairul Bakhri menegaskan bahwa isu ini bukan hanya tentang persaingan harga, tetapi tentang komitmen negara terhadap kedaulatan industri dan kemandirian ekonomi.

“Setiap unit impor yang masuk berarti hilangnya potensi pekerjaan, hilangnya pendapatan pajak dari rantai nilai lokal, dan hilangnya kesempatan untuk pengembangan teknologi domestik. Ini adalah bunuh diri ekonomi secara perlahan,” ujarnya dengan nada geram. Ia menambahkan, pihaknya akan terus memantau dan mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kebijakan impor ini, terutama yang menyasar segmen pasar strategis seperti kendaraan niaga untuk sektor UMKM dan koperasi.WCT News juga mengumpulkan testimoni dari pengusaha bengkel dan penyedia suku cadang lokal. Mereka mengeluhkan potensi dampak negatif pada bisnis mereka.

“Jika pickup impor ini membanjiri pasar, siapa yang akan menyervisnya? Apakah suku cadangnya mudah didapat di sini? Ini bisa jadi bom waktu di kemudian hari, di mana perawatan menjadi mahal dan sulit, merugikan koperasi itu sendiri,” kata Budi Santoso, pemilik bengkel di Bekasi. Keraguan ini menyoroti kurangnya pertimbangan atas ekosistem pendukung yang dibangun oleh industri otomotif lokal selama puluhan tahun.

Para ekonom dari Universitas Indonesia juga menyerukan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ekonomi yang cenderung pro-impor dalam beberapa sektor krusial. Dr. Rina Kusuma, seorang pakar ekonomi makro, menjelaskan, “Ketika kita membiarkan impor mengalahkan produk lokal, kita tidak hanya kehilangan nilai tambah saat ini, tetapi juga menghambat kemampuan inovasi dan daya saing jangka panjang bangsa. Ini adalah preseden buruk yang bisa merembet ke sektor lain.”

Ancaman defisit neraca perdagangan di sektor otomotif juga menjadi kekhawatiran, yang bisa menekan nilai tukar rupiah dan memperburuk kondisi ekonomi secara keseluruhan.Sebagai respons, PP SPAMK FSPMI berencana untuk melancarkan aksi massa dan dialog publik yang lebih luas, melibatkan akademisi, pelaku industri, dan perwakilan pemerintah.

Khairul Bakhri berharap bahwa melalui gerakan ini, kesadaran akan pentingnya mendukung produk dalam negeri akan meningkat, dan kebijakan yang lebih berpihak pada industri lokal dapat segera diterapkan untuk mencegah “pembantaian” lebih lanjut.