PURWAKARTA – Di tengah badai efisiensi industri otomotif dan ancaman PHK massal yang menghantui sektor manufaktur, Pimpinan Pusat (PP) Serikat Pekerja Automotif Mesin dan Komponen (SPAMK) FSPMI mengambil langkah drastis untuk membentengi organisasi dari dalam.

Dalam rapat koordinasi krusial yang digelar di Purwakarta, Senin (2/3), Ketua Umum PP SPAMK FSPMI, Khairul Bakhri, melontarkan kritik tajam yang mengarah pada jantung tata kelola internal organisasi. Ia menegaskan bahwa era “program tanpa evaluasi” dan “manajemen keuangan abu-abu” harus segera berakhir jika organisasi ingin bertahan di tengah dinamika ketenagakerjaan yang kian ganas.

Pecahnya Dominasi “One Man Show”

Narasi yang muncul dari pertemuan tertutup tersebut mengungkap adanya kejenuhan terhadap pola kerja yang terlalu bertumpu pada segelintir individu. Khairul Bakhri secara eksplisit menyebutkan bahwa penumpukan tanggung jawab pada satu orang telah menjadi penghambat utama kemajuan organisasi.

“Ini adalah organisasi perjuangan, bukan kerja individu. Kemarin kita melihat evaluasi menumpuk tanpa penyelesaian kolektif karena semua dibebankan pada satu titik. Jangan lagi ada pola seperti itu,” tegas Bakhri, dengan nada bicara yang menekan, mengisyaratkan perlunya desentralisasi tanggung jawab ke tiap bidang kerja yang telah dibentuk.

Kredibilitas di Balik Data Keuangan.

Salah satu poin paling sensitif yang dibahas adalah mengenai transparansi dan akurasi data keuangan. Temuan mengenai penyerahan COS dari PUK ke DPP FSPMI “tabel pembayaran yang bolong-bolong” menjadi sorotan utama.

Bakhri menegaskan bahwa COS adalah bukti kemandirian finansial untuk organisasi membiayai sendiri kegiatannya. Persoalan ini bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan menyangkut marwah dan kepercayaan (trust) anggota.

“Keuangan adalah soal kredibilitas. Kepercayaan anggota yang terbuktikan dengan ketaatan pembayaran COS serta keterlibatan dalam agenda-agenda perjuangan adalah esensi dari eksistensi organisasi,” tambahnya.

Dalam ratin tersebut, peningkatan ketaatan COS menjadi program krusial yang diharapkan semakin meningkat demi kemandirian organisasi dalam memperjuangkan kesejahteraan kelas pekerja dan keluarganya. Iuran anggota Serikat Pekerja melalui COS, merupakan satu bagian yang sangat penting bagi kehidupan organisasi.

Tanpa adanya iuran tersebut menjadi mustahil bagi Serikat Pekerja untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya, melaksanakan program kerja termasuk pembelaan terhadap anggota yang membutuhkan.

Mengingat dana organisasi diperoleh dari iuran anggota, maka sebagai konsekuensinya penggunaan dana tersebut harus dipertanggung jawabkan kepada anggota. Karenanya perlu diatur adanya mekanisme pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut secara terbuka melalui penataan administrasi keuangan Serikat Pekerja yang sederhana.

Strategi Perlawanan Berbasis Data

Langkah pembenahan ini dipandang sebagai persiapan menghadapi “perang” yang lebih besar di sektor eksternal. Khairul Bakhri menggarisbawahi beberapa poin strategis yang akan menjadi wajah baru SPAMK FSPMI ke depan:

Konsolidasi Struktur hingga Akar Rumput: Memastikan setiap kebijakan pusat terdeliveri hingga ke tingkat basis.

Modernisasi Gerakan: Beradaptasi dengan perubahan teknologi industri otomotif dan kecerdasan buatan yang kian cepat.

Literasi Ekonomi Anggota: Memperkuat pemahaman anggota terhadap kondisi makro ekonomi agar tidak mudah dimanipulasi oleh narasi efisiensi perusahaan serta mikro ekonomi sehingga menjadi pejuang kelas pekerja yang tangguh karena memiliki ketahanan dan kemandirian ekonomi alternatif.

Mengapa Ini Penting?

Pesan tegas dari Purwakarta ini mengirimkan sinyal kuat kepada para pemangku kepentingan industri: bahwa SPAMK FSPMI sedang melakukan “bersih-bersih” untuk menjadi organisasi yang lebih ramping, transparan, dan memiliki daya tawar yang “mematikan”.

Tanpa manajemen yang rapi, narasi perjuangan buruh hanya akan menjadi jargon kosong. Khairul Bakhri tampaknya sadar betul bahwa musuh terbesar organisasi saat ini bukan hanya regulasi yang tidak berpihak, tetapi juga rapuhnya tata kelola di internal mereka sendiri.”Program harus jalan, evaluasi harus jelas, dan keuangan wajib transparan. Itu harga mati,” tutupnya.