Jakarta (27/2) WTC News – Ribuan buruh dari FSPMI/KSPI bersiap melancarkan demonstrasi masif ke Gedung DPR RI pada 4 Maret 2026. Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa rutin, melainkan kulminasi dari kekecewaan mendalam dan frustrasi panjang terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai abai terhadap nasib pekerja lokal. Isu sentral yang diusung adalah penolakan tegas terhadap praktik outsourcing yang semakin merajalela dan penolakan terhadap serbuan impor kendaraan pick-up dari India yang mengancam keberlangsungan industri otomotif nasional serta lapangan kerja.

Investigasi WCT News menemukan bahwa praktik outsourcing telah menjadi duri dalam daging bagi stabilitas pekerjaan dan kesejahteraan buruh di Indonesia. Dari data internal serikat pekerja, puluhan ribu buruh yang seharusnya memiliki status karyawan tetap dengan segala hak normatifnya, terpaksa hidup dalam ketidakpastian melalui sistem kontrak yang berulang dan *outsourcing*. Ini tidak hanya merampas hak-hak dasar seperti tunjangan, jaminan sosial, dan kesempatan pengembangan karir, tetapi juga menciptakan iklim kerja yang rentan terhadap eksploitasi. Perusahaan, dengan dalih efisiensi dan fleksibilitas, justru menggunakan outsourcing sebagai alat untuk menekan biaya tenaga kerja secara tidak etis, meninggalkan buruh tanpa perlindungan yang memadai.”Kami sudah muak dengan janji-janji kosong.

Praktik outsourcing adalah legalisasi perbudakan modern. Pemerintah menutup mata terhadap penderitaan buruh yang dipaksa bekerja tanpa kepastian, tanpa jaminan masa depan,” tegas Saepul Bahri, Ketua Bidang Hukum & Advokasi PP SPAMK FSPMI, dalam wawancara eksklusif kami. “Sementara itu, impor pick-up dari India semakin memperparah kondisi.

Bagaimana mungkin kita mendorong industri nasional dan menciptakan lapangan kerja jika pasar kita dibanjiri produk asing? Ini adalah pukulan ganda bagi kami.”Data statistik menunjukkan tren peningkatan impor kendaraan niaga ringan, khususnya dari India, dalam beberapa tahun terakhir.

Banjir produk impor ini dikhawatirkan akan memukul telak pabrikan lokal yang telah berinvestasi besar dan menyerap ribuan tenaga kerja. Industri perakitan, komponen, hingga dealer lokal akan merasakan dampaknya, berpotensi memicu gelombang PHK massal jika tidak ada intervensi kebijakan yang serius dari pemerintah.

Pengusaha lokal kesulitan bersaing dengan harga produk impor yang lebih murah, seringkali karena dukungan subsidi atau standar upah yang berbeda di negara asalnya.

Para buruh melihat aksi 4 Maret 2026 sebagai titik krusial untuk mendesak pemerintah agar segera mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada pekerja dan industri dalam negeri. Mereka menuntut revisi undang-undang ketenagakerjaan untuk membatasi atau bahkan menghapus outsourcing di sektor-sektor inti, serta memberlakukan bea masuk atau kuota yang lebih ketat untuk produk impor yang merusak pasar domestik.

Jika tuntutan ini diabaikan, ancaman aksi yang lebih besar dan berkelanjutan dipastikan akan menjadi pemandangan rutin di ibu kota, menandai babak baru perlawanan buruh demi keadilan ekonomi dan sosial.